pengawasan keuangan. Untuk mempertahankan anggaran yang sudah ditetapkan dijalani dengan baik dan sesuai aturan. pengawasan keuangan

Pengertian seperti yang kita ketahui pemerintah merupakan pelaksana anggaran negara, dan secara otomatis akan menetukan arah dan kebijakan keuangan negara dengan kontrol dari DPR juga. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik. This Site has not paid for extensions Please check back again soonkeuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ? 2. No. 09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1728),. Bahasa. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 4. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. Yusuf Ateh juga. POJK - 9 -. PENGARUH PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku) Askam Tuasikal Universitas Pattimura ABSTRACT The purposes of this study are to know whether there are relations among internal and external controlling and local financial accounting system understanding. Penggunaan keuangan sekolah 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. disesuaikan dengan kebutuhan. PENGAWASAN OLEH APIP. go. Hasil audit BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR-RI dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa. Dalam menjalankan tugasnya, OJK berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain. No, Telp. JAKARTA, KOMPAS. Kata Kunci: prinsip good financial governance, pengelolaan. Download Free PDF. E UUD 1945 menegaskan bahwa: 4. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menentukan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. 05/2021. Sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat terjalin dengan baik untuk membangun. Pasal 20 ayat 1, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. KATA KUNCI: kapasitas fiskal, APIP, pengawasan internal 1. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berperan menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. budgeting dan fungsi pengawasan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. BAB II PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH Bagian Kesatu Bentuk dan Ruang Lingkup Pengawasan Pasal 6. 1. Wewenang OJK berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank meliputi beberapa hal seperti memberikan izin terhadap pendirian atau pembukaan kantor bank, sumber daya manusia, rencana kerja, anggaran, merger,. Komite Pengawas Perpajakan berkedudukan di bawah dan bertanggung. . Untuk mempertahankan anggaran yang sudah ditetapkan dijalani dengan baik dan sesuai aturan. Itjen Kemendikbudristek adalah salah satu bentuk APIP, yang merupakan aparat pemeriksa di lingkungan kementerian dan bertanggung jawab pada. Puncak peringatan hari jadi tersebut ditandai dengan Upacara Peringatan Hari Jadi ke- 21 yang dilanjutkan dengan Rapat Paripurna. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang. Ilustrasi Pengawasan Koperasi Oleh OJK. Bagaimanakah pengaturan pengawasan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ? Berdasarkan rumusan“ masalah di atas, maka tujuan agar supaya tercapainya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:” 1. 15 Desember 2020. Bab 3. dan pengawasan keuangan daerah. 2. Pengertian Keuangan Desa. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah : RADEN SUHARTONO. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan . pengawasan keuangan desa. 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Didease 2019 (COVID-19) dan. Peratu ran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 20 21 tentang PedomanSitus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara; c. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. 1. Beranda. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian. Sedangkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan pada Pasal 20 ayat (4) “Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Lembaga pengawasan keuangan model OJK juga sudah ada di negara-negara Skandinavia dengan berbagai model, seperti Ombudsman Perbankan, Ombudsman Asuransi sejak 1988. University of Indonesia. Bab 2. 7. 79. Tahun depan, BPKP lanjut kawal peningkatan kualitas belanja pemerintah (spending better). Departemen atau Direktorat Pengawasan setiap Lembaga Jasa Keuangan atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utama berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau b. PENDAHULUAN Seiring dengan perubahan paradigma yang menyertai proses reformasi, isu hangat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pengawasan terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Untuk itu, penyusunan Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Riau memiliki keterkaitan dan memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis BPKP. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 14. Jakarta, 14 Oktober 2022. ABSTRAK PERATURAN. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina SPIP, yang . bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkualitas dan. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistemStrategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Akuntan Negara tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. pengawasan keuangan desa. 26 – 53 WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Muhammad Imron Rosyadi1 Abstrak Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian keuangan negara, ternyata. Buku ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk memahami secara interaktif proses kerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. 58/2005) SISTEM PENGAWASAN DI INDONESIA DAN. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 3. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengawasan terhadap Pengeluaran Negara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. 15 September 2023 17:23:17 / perekonomian / dibaca: 88 kali / Kat: MOU, Kerjasama. Tutup. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Peraturan BPKP adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan. Hasil pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dituangkan dalam dokumen kertas. Pemahaman akan kosakata erat kaitannya dengan komunikasi yang efektif. BPKP. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. 21, Jawa Barat, 45363. 1. Pengawasan keuangan negara dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 6. Sebelumnya, pengawasan ini dilakukan oleh Bappebti. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawas Pasar modal-Lembaga Keuangan, saat ini. Soal overlapping pengawasan keuangan ini juga mengemuka dalam seminar "Pengawasan, Pengendalian dan pemeriksaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945". Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN - 2 - 3. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. b. 12. Dimana keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelasanahak dan 8 Bahrullah Akbar, Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia, (Jakarta: Prenanda Media, 2015), h. go. 0/D/2023 Tentang : Pengangkatan Anggota Pimpinan Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022–2027. PENDAHULUAN 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan BKN No. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 33 Utan Kayu Utara, Kec. 585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. ida. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan danBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. AdaPengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan aparat pengawasan intern pemrintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 17 yang merupakan lampirannya, dan b. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas: a. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. The research aims to analyse the form of supervision carried out by the Financial and Development Supervisory Board (FDSB) on state financial reports based on FDSB regulations. Pemeriksaan yang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat. Pramuka 33, Jakarta 13120. Turut hadir Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wilayah I BPKP Edy Suharto. 00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. 1. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06. Jenis Regulasi : Peraturan OJK. Penutup Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan penyelewengan dalam mengelola keuangan daerah. 2017/NO. Pembentukan Lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 Tindak Lanjut Pengawasan Bank Oleh Otori-tas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit Badan. 33 Utan Kayu Utara, Kec. , M. Pramuka No. Tugas, Fungsi dan Wewenang. dan OJK, dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan dalam hal ini termasuk perbankan. Kepala daerah untuk mengelola keuangan berimplikasi pada pengaturanPENGAWASAN INTERNAL, PENGAWASAN EKSTERNAL DAN KINERJA PEMERINTAH Agustinus Widanarto FISIP Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. Matraman Kota Jakarta Timur, Jakarta 13120 Telp: +62 21 85910031 Fax: +62 21 85900608 Email: jdih@bpkp. pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada pemegang saham. • Sistem pengendalian keuangan negara:Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaankeuangan negara, secara nasional. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85 910031 Pes. 2. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: humas@bpkp. Di situ, Kita akan tahu apa saja yang mencakup keuangan negara dan dalam bentuk apa saja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. 6, BN 2018/ NO 1796; PERATURAN. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanMitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LPPK PDM) Kota Yogyakarta. Lembaga Pengawas dalam sistem keuangan memiliki peran sesuai bidang dengan tujuan yang berbeda – beda pula, seperti pada tabel 2. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. ” Untuk itu dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Asuransi secara normatif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Sedangkan, sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. oleh karena itu untuk mengawasi. Dalam menjalankan tugasnya, OJK berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain. 12 EDITORIAL Pengawas Internal hal. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. DJPKN merupakan cikal bakal lembaga pemerintah non departeman yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP,tt) . Apa latar belakang pembentukan OJK? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina SPIP, yang . Ada beberapa tujuan pengawasan keuangan Negara, diantaranya adalah : 1. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Juli 201 0 MARDIASMOKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. 00. Tugas OJK sebagai pengawas keseluruhan bagi bank dan non-bank bisa mengurangi risiko. Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya tahun ini berfokus melakukan pengawasan pada tujuh sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 25 tema dan 105 topik prioritas pengelolaan keuangan serta pembangunan nasional. Selama ini pengawasan perbankan ada ditangan Bank Indonesia dan pengawasan lembaga keuangan non-bank ada dibawah departemen Keuangan. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - DESA Status. Saat ini sedang dibangun Dashboard Pimpinan yang bisa memonitor hasil kegiatan dukungan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengawasan sektor jasa keuangan, mulai dari pasar modal hingga perbankan. Melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap aktivitas jasa keuangan pada sektor IKNB atau Industri Keuangan Non Bank, seperti, perasuransian, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun, Pasar. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa”, berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada pertanyaan, bagaimana peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Oleh : Fery Diantoro, M. pengendalian dan pengawasan keuangan daerah serta mengkaji faktor-faktor apa yang mempe-ngaruhi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. bahwa pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Auditor yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP–06. Kedua, secara parsial pengawasan internal dan eksternal berpengaruh terhadap. No, Telp. Sedangkan, sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Rahmat Akbar, OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. 2. Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri yang termaktub disetiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara yang. G. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pramuka No. 17, BN 2017/ NO 1888;. Mekanisme Pengawasan BPK ter-hadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Kualitas sumber daya manusia yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian. knis penyelenggaraan, sosial.